RENSTRA 2016 – 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan RENSTRA Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan RENSTRA Perubahan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam membuat perencanaan pengusulan anggaran kegiatan pada 5 (lima) Tahun kedepan. RENSTRA Perubahan sebagai gambaran rincian rencana program dan kegiatan beserta nilai pagu anggaran yang diperlukan selama 5 (lima) Tahun sebagaimana yang tercantum didalam RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, sehingga dengan selesainya penyusunan ini dapat diketahui tingkat kenerja SKPD dan anggaran yang disediakan sesuai target yang diharapkan.

Penyusunan RENSTRA Perubahan ini dilaksanakan dengan menggunakan ReferensiPedoman penyusunan RENSTRA Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RENSTRA Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mengacu pada LKj BPPRD Tahun sebelumnya.

Semoga RENSTRA Perubahan ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan kegiatan pada 5 (lima) tahun ke depan.

RENSTRA BPPRD 2016-2021 1

Banjarbaru,

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Banjarbaru

Drs. RUSTAM EFFENDI, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620814 198503 1 017

RENSTRA BPPRD 2016-2021 2

BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Ditetapkannya Peraturan Sesuai dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Banjarbaru Tahun 2016-2021, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Jangka Menengah untuk periode yang sama sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam RPJM yaitu “TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”. Badan Pengelolaan Pajak dan RetribusiDaerah Kota Banjarbaru memiliki peran penting dalam mewujudkan sebagaimana Visi tersebut diatas.

RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, yang nantinya akan menjadi pedoman umum dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan menjadi kewajiban setiap SKPD untuk menyusun RENSTRA Perubahan pada masing-masing SKPD.

Penyusunan RENSTRA Perubahan SKPD atau RENSTRA Perubahan Badan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. RPJM Kota Banjarbaru sebagai penjabaran visi, misi, dan program Walikota Banjarbaru yang akan dilaksanakan dan ingin

RENSTRA BPPRD 2016-2021 3

diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. RPJM tersebut dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya juga memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

  1. LANDASAN HUKUM

Landasan  Hukum yang  dipergunakan  dalam penyusunan  RENSTRA

Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah:

  1. UU nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
  • Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  • Undang –undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  • Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
  • Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
RENSTRA BPPRD 2016-2021 4
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan Daerah;
  1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru ;
  1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
  1. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1    Maksud

Rencana Strategis Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pajak dan Retribusi, PBB dan BPHTB serta Pengendalian dan Pengembangan Kota selama 5 (lima) Tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RENSTRA Perubahan adalah :

  1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Banjarbaru yang berkarakter secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
  • Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
  • Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
  • Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
RENSTRA BPPRD 2016-2021 5
  • Menjadi acuan resmi bagi seluruh unit organisasi lingkup Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.
  • Memberikan gambaran pencapaian keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan secara terukur melalui indikator kinerja dari berbagai program yang telah direncanakan selama lima tahun.
  1. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I        Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi BPPRD; sumber daya yang dimiliki oleh BPPRD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPPRD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPPRD; telaahan visi, misi dan program kepala

RENSTRA BPPRD 2016-2021 6

daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; telaahan dokumen RT RW Kota Banjarbaru serta penentuan isu-isu strategis di bidang Pajak dan Retribusi, PBB dan BPHTB serta Pengendalian dan Pengembangan.

Bab IV     Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah BPPRD dalam menjabarkan sasaran jangka menengah BPPRD.

Bab V      Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan BPPRD dalam menjabarkan sasaran jangka menengah BPPRD.

Bab VI     Rencana    Program    dan    Kegiatan serta Pendanaan

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan BPPRD.

Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini dikemukakan kinerja BPPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra BPPRD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh BPPRD.

RENSTRA BPPRD 2016-2021 7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU

  • Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan dan penagihan Pajak dan retribusi Daerah;
  • Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
  • Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
  • Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  • Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
  • Pelaksanaan penagihan pajak Daerah dan Retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
  • Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
  • Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan Fungsinya;
RENSTRA BPPRD 2016-2021 8
  1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tatat Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebagai berikut :

2.1.1.1. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Rettribusi Daerah

Tugas Kepala Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang Pendapatan.

Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  diatas,  Kepala  Badan  mempunyai

fungsi:

  • Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Perumusan kebijakan dan penyelenggraan Program dan kegiatan di bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
  • Pengkoordinasiaan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
  • Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
  • Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  • Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
RENSTRA BPPRD 2016-2021 9
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1.2. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari Sekretaris dan dibantu oleh dua Kasubbag yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

Tugas Pokok Sekretaris Badan adalah menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Sektretaris mempunyai fungsi:

  • Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan badan;
  • Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu :

  1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Membimbing  pelaksanaan  tugas  kepada  bawahan  setiap  saat  sesuai
RENSTRA BPPRD 2016-2021 10

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan lancar;

  • Mengoreksi bahan usulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku guna penyusunan usul formasi jabatan pegawai;
  • Mengoreksi konsep Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai sesuai peraturan yang berlaku;
  • Mengoreksi konsep Daftar nominatif pegawai sesuai data Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) guna pengolahan data selanjutnya;
  • Mengoreksikonsep dokumen kepegawaian (usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan kartu istri/kartu suami, taspen, asuransi) berdasarkan data yang diolah untuk tertib administrasi kepegawaian;
  • Mengoreksi konsep usulan pengangkatan pertama kali dalam jabatan, pembebasan sementara dalam jabatan, perubahan jabatan,

pengangkatan kembali untuk jabatan fungsional kesehatan sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan data selanjutnya;

i.             Mengoreksi konsep usulan pencantuman gelar pegawai sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan data selanjutnya;

  • Mengoreksi konsep usulan diklat pegawai sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan data selanjutnya;
  • Menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan formasi jabatan dan kebutuhan pegawai lingkup bahan;
  • Mengontrol kegiatan pengelolaan surat masuk, surat keluar, barang milik daerah serta urusan kehumasan dan keprotokolan sesuai peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
  • Memberikan  penilaian  kerja  dan  prestasi  bawahan  sesuai  dengan
RENSTRA BPPRD 2016-2021 11

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  • Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub  Bagian  Perencanaan  dan  Pelaporan  Keuangan  mempunyai  tugas

yaitu :

  1. Menyiapkan,menyusun rencana program kerja rutin dan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang di lingkungan Badan;
  • Mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan Badan meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan;
  • Menyelenggarakan pembukuan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan;
  • Mengatur dan mengawasi bendaharawan pengeluaran, bendaharawan penerima dan pengelola keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
  • Membuat laporan keuangan berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Badan;
  • Melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas sub bagiandi lingkungan Badan;
  • Menyusun bahan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan kepada bendaharawan yang ada di lingkungan Badan;
  • Menyusun bahan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan (gaji, tunjangan dan upah pegawai, permintaan pencairan, kegiatan verifikasi) yang ada dalam lingkup Badan;
  1. Membuat konsep surat, telaahan, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan sesuai pedoman kerja dan atau arahan maupun disposisi pimpinan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindaklanjut pimpinan;
RENSTRA BPPRD 2016-2021 12
  • Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuaibidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
  • Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tupoksi dan bidang tugasnya agar perkerjaan terbagi habis;
  • Melakukan evaluasi monitoring kepada tugas-tugas bawahan sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku untuk mengukur/menilai hasil pelaksanaan kegiatan/kerja;
  • Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  • Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.1.3 Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru terdiri dari Kepala Bidang PBB dan BPHTB dan dibantu oleh dua Kepala Sub Bidang yaitu Kepala Sub Bidang Penagihan dan pelaporan PBB dan BPHTB serta Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB.

Tugas Pokok Kepala Bidang PBB dan BPHTB adalah melaksanakan kegiatan pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB), melaksanakan perhitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

  • Penyusunan program dibidang Pajak dan Retribusi Daerah dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
RENSTRA BPPRD 2016-2021 13
  • Pelaksanaan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan Pendapatan Aset Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
  • Pelaksanaan pembinaan pengelola administrasi pajak dan retribusi daerah;
  • Pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
  • Perumusan rencana strategis terhadap peluang peningkatan penerimaan daerah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat;
  • Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Kepala Sub Bidang Penagihan dan pelaporan PBB dan BPHTB

yaitu :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi sesuai program kerjadan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
  • melaksanakan koordinasi melalui rapat dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelaporan PBB dan BPHTB;
  • Menyusun usulan konsep rencana strategis seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
  • Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap terhadap piutang dan tunggakan PBB dan BPHTB serta memberikan pertimbangan dan keberatan atas penagihan piutang tunggakan PBB dan BPHTB berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
  • Melaksanakan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak PBB dan BPHTB sesuai mekanisme agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
  • Menerbitkan surat tagihan PBB dan BPHTB yang telah melampaui jatuh tempo pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
RENSTRA BPPRD 2016-2021 14
  • Menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak PBB dan BPHTB sebagai pedoman kerja agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
  • Menyusun laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
  1. Menyelenggarakan pembukuan dan rekonsiliasi semua hasil penerimaan daerah;
  • Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja agar diketahui realisasi kegiatan, permasalahan danupaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaantugas;
  • Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.

Tugas    Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB

yaitu :

  1. Melaksanakan rencana kegiatan seksi sesuai program kerjadan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;

b.          Melakukan kegiatan pendataan, penetapan PBB dan BPHTB kepada semua obyek/subyek PBB & BPHTB;

  • Menyusun usulan konsep rencana strategis seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
  • Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB dan BPHTB yang diterima kembali;
  • Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak PBB dan BPHTB;
  • Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB dan khusus BPHTB;
  • Menyimpan arsip surat PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran daerah;
  • Menerbitkan surat tagihan PBB dan BPHTB;
  1. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak PBB dan

BPHTB;

RENSTRA BPPRD 2016-2021 15
  • Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
  • Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB dan

BPHTB;

  • Melaksanakan pengolahan data pajak PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pajak daerah;
  • Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.1.1.4. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan dibantu oleh dua Kepala Sub Bidang yaitu Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pajak dan Retribusi serta Kepala Sub Bidang Penagihan, Restitusi dan Pelaporan pajak dan restribusi.

Tugas Pokok Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah adalah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penerimaan daerah.

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

  • Penyusunan program dibidang Pajak dan Retribusi Daerah dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  • pelaksanaan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan Pendapatan Aset Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan pembinaan pengelola administrasi pajak dan retribusi daerah;
RENSTRA BPPRD 2016-2021 16
  • pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
  • perumusan rencana strategis terhadap peluang peningkatan penerimaan daerah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat;
  • pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkahdan tindakan-tindakanyang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas-tugaslain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Kepala Sub Bidang yaitu Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pajak dan Retribusiyaitu :

  1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak;
  • Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak;
  • Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak daerah;
  • Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak daerah;
  • Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah
  • Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah;
  • Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang diterima kembali;

h.           Melaksanakan pencatatan data objek pajakdaerah, registrasi,akreditasi dan pemrosesan surat keterangan piskal dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) perhitungan penerimaan pajak daerah;

  1. Menyusun data penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah – Surat Ketetapan Pajak Daerah (SPTPD-SKPD) ,Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan pengurusan Penerangan Jalan Umum (PJU);
RENSTRA BPPRD 2016-2021 17
  • Membuat telaahan sesuai hasil analisis sebagai bahan pengambilan keputusan/pemecahan masalah;
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Kepala Sub Bidang Penagihan, Restitusi dan Pelaporan pajak dan retribusi yaitu :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi sesuai program kerja bidang dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
  • Melaksanakan koordinasi melalui rapat dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah;
  • Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
  • Menyusunusulan konsep rencana strategis seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
  • Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap piutang dan tunggakan pajak daerah,serta memberikan pertimbangan dan keberatan atas penagihan piutang tunggakan pajak daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
  • Melaksanakan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah sesuai mekanisme agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
  • Melaksanakan pemindah bukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir pajak daerah akibat terjadinya restitusi berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
  • Menerbitkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
  1. Menyusun system dan prosedur penagihan pajak dan retribusi daerah sebagai pedoman kerja agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
RENSTRA BPPRD 2016-2021 18

j.             Melaksanakaan klasifikasi, penentuan skala prioritas pajak daerah berdasarkan tingkat urgensinya agar tercapai optimalisasi pendapatan daerah;

  • Membuat telaahan sesuai hasil analisis sebagai bahan pengambilan keputusan/pemecahan masalah;
  • Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai bahan pertanggung jawaban;
  • Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
  • Melaksanakan tugaslain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.

2.1.1.5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Bidang Pengendalian dan Pengembangan Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan dan dibantu oleh dua Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengembangan serta Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan adalah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penerimaan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

  • penyusunan program dibidang Pengendalian dan Pengembangan dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  • pelaksanaan penyusunan, pengelompokan, maupun pengklasifikasian perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan evaluasi, monitoring, pengendalian dan laporan terhadap sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;
RENSTRA BPPRD 2016-2021 19
  • pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkahdan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengembangan yaitu :

  1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Penyuluhan;
  • Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Pengembangan dan Penyuluhan;
  • Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan;
  • Melaksanakan penyiapan tenaga dan sarana prasarana penyuluhan;
  • Melaksanakan pengembangan perencanaan, sarana prasarana, materi dan metode sistem kerja penyuluhan;
  • Melaksanaan penyuluhan serta pelatihan kepada masyarakat;
  • Melaksanakan koordinasi penyuluhan dan pengendalian dengan instansi terkait;
  • Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah
  1. Penyiapan bahan dan data pengkajian serta kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
  • Menyiapkan bahan dan melaksanakn indeks kepuasan pelayanan;
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  • Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
RENSTRA BPPRD 2016-2021 20

Tugas Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian yaitu:

  1. Penyiapan rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  • Menyusun bahan petunjuk teknis Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  • Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Melakukan monitoring serta pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
  • Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek pajak daerah;
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  • Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  • Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerahterdiri dari:

  1. Kepala Badan;
  • Sekretariat;
  • Bidang PBB dan BPHTB;
  • Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
  • Bidang Pengendalian dan Pengembangan;
  • Unit Pelaksanaan Teknis badan;
  • Kelompok jabatan Fungsional.
RENSTRA BPPRD 2016-2021 21
  • 2.2.        Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
  • Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia,

maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada, sampai dengan Tahun 2017 berdasarkan data yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru adalah sebanyak 42 Orang (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 1 orang, Tenaga Kontrak Adminitrasi 45 orang. Jumlah ini jika dibanding dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada masih belum cukup.

Dari struktur golongan kepangkatan yang ada, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV berjumlah 6 orang, Golongan III berjumlah 26 orang, Golongan II berjumlah 11 orang. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai berada dalam tahapan baik. Dapat dikatakan demikian karena pegawai Golongan IV dan Golongan III adalah seorang pegawai yang telah memiliki masa tugas atau pengalaman yang baik, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis serta pelaksanaan tugas yang dapat diandalkan. Dengan demikian dari struktur yang ada, maka sumber daya manusia berdasarkan kondisi kepangkatan sudah baik. Demikian pula jika dilihat dari jumlah jabatan yang ada sebanyak 15 jabatan struktural, dengan jumlah formasi yang telah terisi, maka tingkat kinerjanya sudah mencapai 100% karena semua jabatan struktural telah terisi oleh pejabatnya masing-masing.

Untuk menilai kinerja sumber daya manusia secara kualitatif, maka faktor pendidikan baik formal maupun kedinasan merupakan indikator yang harus dinilai. Dari data yang ada, maka sumber daya manusia Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebanyak 98 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 73 orang berada dalam taraf pendidikan tinggi,baik diploma maupun

RENSTRA BPPRD 2016-2021 22

sarjana S1, S2 dan D3,sedangkan yang berpendidikan menengah berjumlah 24 orang yaitu SLTA.

Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru akan berupaya untukmengikut sertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan kependidikan dan pelatihan baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.Keikutsertaan pada berbagai kegiatan baik yang telah program oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru guna peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada dan juga untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi baik dalam hal regulasi maupun perkembangan ilmu pengetahuan, percepatan alih ilmu pengetahuan (Transfer Knowledge) menjadi keharusan dalam menghadapi berbagai tantangan akan perubahan yang terus bergulir.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 3 kepala bidang (eselon III.b), 8 Kepala seksi (eselon IV.a) dan 2 kepala sub bagian (eselon IV.a).

Daftar komposisi pegawai dilihat pada Tabel II.1, daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel II.2, daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel II.3 sedangkan daftar aset yang masih beroperasional dapat dilihat pada Tabel II.4.

RENSTRA BPPRD 2016-2021 23

Tabel II.1

KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2018

NO. Uraian Jumlah Orang
     
1. Kepala Dinas 1
     
2. Sekretariat 27
     
3. Bidang PBB dan BPHTB 22
     
4. Bidang Pajak dan Retribusi 13
     
5. Bidang Pengendalian dan 12
  Pengembangan  
     
6. UPT PBB Wil I 12
     
7. UPT PBB Wil II 11
     
  Jumlah 97
     

Tabel II.2

KEADAAN PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018

NO. Jenis Pegawai Jumlah Orang
     
1 Magister (S-2) 6
     
2 Sarjana (S-1) 58
     
3 Diploma (D-3) 9
     
4 SLTA/Sederajat 24
     
  JUMLAH 97
     
RENSTRA BPPRD 2016-2021 24

Tabel II.3

KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PANGKAT DAN GOLONGAN

    Jumlah    
No Pangkat / Golongan     Jumlah Ket.
   
    Laki-laki Perempuan    
           
           
1 Pembina Utama Muda (IV / c) 1 1  
           
2 Pembina Tk.I (IV/b)  
           
3 Pembina (IV/a) 3 1 4  
           
4 Penata Tk. I (III/d) 2 2 4  
           
5 Penata (III/c) 6 5 11  
           
6 Penata Muda Tk. I (III/b) 1 3 4  
           
7 Penata Muda (III/a) 6 2 8  
           
8 Pengatur Tk. I (II/d) 1 1  
           
9 Pengatur (II/c) 4 4  
           
10 Pengatur Muda Tk.I (II/b) 1 2 3  
           
11 Pengatur Muda (II/a) 1 2 3  
           
           
           
  Total 36 17 53  
           

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

RENSTRA BPPRD 2016-2021 25

Tabel II.4

KEADAAN ASSET YANG MASIH OPERASIONAL

NO. JENIS ASET JUMLAH KET
       
1. Mobil Jabatan Kepala Badan 1 Unit  
       
2. Mobil Operasional 5 Unit  
       
3. Kendaraan Operasional 20 Unit  
       
  • Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2016 – 2021 menetapkan 7 (Tujuh) program sebagai indikator kinerja pelayanan.

Uraian 7 (Tujuh) Program Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  • Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah
  • Program Pengendalian dan Pengembangan Pajak Daerah

Pada tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya belum terakomodir di tahun sebelumnya karena Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah baru berdiri dari Tahun 2017 yang sebelumnya Tahun 2016 bernama Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.

RENSTRA BPPRD 2016-2021 26
  • Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, dilakukanlah analisis strategis untuk mengidentifikasikan secara sistematis upaya konkrit yang perlu dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Analisis strategis dilakukan dengan menganalisis faktor internal (yang memuat faktor peluang dan tantangan) dan analisis faktor eksternal.

  • Analisis Lingkungan Internal
  1. Kekuatan (Strength) :
  1. Peraturan Daerah dan Aturan yang mendukung lengkap,
  • Kelembagaan dan struktur memadai,
  • Tupoksi ada dan lengkap,
  • Adanya SISDUR dan Juknis,
  • Potensi sumber daya lingkungan yang memadai.
  • Kelemahan (Weakness) :
  1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang pajak dan retribusi,
  • Fasilitas kerja terbatas,
  • Lambatnya pelayanan,
  • Masih lemahnya pengawasan internal,
  • Kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja.
  • Analisis Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunity) :
    • Luasnya kewenangan yang dimiliki,
  • Bertambahnya potensi di Daerah,
  • Regulasi pengelolaan keuangan Daerah,
  • Peningkatan investasi perdagangan lokal.
RENSTRA BPPRD 2016-2021 27
  • b.  Ancaman (Threat) :
  1. Stabilitas sosial politik masyarakat kurang mendukung,
  • Rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi,
  • Kurangnya Koordinasi antar instansi,
  • Banyaknya tuntutan publik karena lemahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang- undangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.
RENSTRA BPPRD 2016-2021 28

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PAJAK

DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik.

Kondisi Kota Banjarbaru dalam upaya penataan kota masih terdapat beberapa kendala antara lain :

  1. Bidang PBB dan BPHTB
  • Piutang PBB yang perlu diverifikasi dan validasi
  • Pemuktahiran database PBB
  • Pembuatan Peta zona nilai tanah
  • Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
  • Pengusaha Restoran, Hotel dan hiburan yang baru tidak melaporkan/ memberitahukan atas usaha yang dikelola kepada BPPRD.
  • Pengusaha restoran, hotel, hiburan belum mempunyai NPWPD.
  • Masih ada Wajib Pajak belum melaksanakan pembukuan.
  • Bidang Pengendalian dan Pengembangan
  • Kurangnya Sumber daya Manusia atau tenaga penyuluh dan pengawasan.
  • Sistem Aplikasi pendukung data dan pelaporan belum sepenuhnya memadai.
RENSTRA BPPRD 2016-2021 29
  • Sekretariat

Kondisi kesekretariatan saat ini masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:

  • Kurangnya Tenaga PNS
  • Masih kurangnya sarana kerja
  • Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021.

Visi Kota Banjarbaru:

“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG

BERKARAKTER”

Misi Kota Banjarbaru:

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah hal ini ditunjukkan melalui: Pernyataan misi ke 3, adalah:

“Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan”

RENSTRA BPPRD 2016-2021 30
  • 3.3.        Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Demikian pula dengan Rencana Strategis SKPD Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD pada pemerintah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJM provinsi dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun Rencana Strategis SKPD Provinsi terkait, harus selaras dan saling mendukung. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan di daerah provinsi maupun di kementrian/lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat.

3.4.  Penentuan Isu-Isu Strategis

Desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna menentukan sendiri kebijakan pembangunan daerahnya. Salah satunya adalah wewenang pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan. Permasalahan berpeluang terjadi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang cenderung cepat berubah, sehingga perencanaan yang sudah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus selalu disesuaikan.

Isu strategis dirumuskan berdasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi. Isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan

RENSTRA BPPRD 2016-2021 31

kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan visi. Mutu Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan menjadi salah satu isu strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Masalah dan isu strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tersebut juga merupakan salah satu dari beberapa masalah dan isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

RENSTRA BPPRD 2016-2021 32

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

  • Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun kedepan yang didasarkan pada rumusan visi dan misi serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 adalah

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ”. (Terlampir Tabel 4.1)

  • Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru menetapkan sasaran jangka menengah SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu “Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah”.(Terlampir Tabel 4.1)

RENSTRA BPPRD 2016-2021 33

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, strategi diartikan sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, oleh karena itu Badan Pengelolaan Pajak dan RetribusiKota Banjarbaru menetapkan strategi sebagai berikut :

  • Menyederhanakan proses birokrasi yang akuntabel dan efisien.
  • Mengoptimalkan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.
  • Penambahan sarana bagi pemungutan pajak Daerah.
  • Penambahan personil pengumpul pajak Daerah.
  • Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak Daerah.
  • Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak Daerah.
  • Kebijakan

Kebijakan dapat diartikan sebagai arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru menetapkan kebijakan BPPRD untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan :

  • Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif transparan dan akuntabel.
  • Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pemuktahiran

data.

RENSTRA BPPRD 2016-2021 34
  • ·                    Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan Daerah.
  • Meningkatkan pengetahuan petugas pungut tentang tata pemungutan pajak.
  • Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.
  • Meningkatkan pembinaan dan monitoring serta penilaian terhadap Wajib Pajak.

Kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru untuk mencapai tujuan tersebut diatas dan mengaplikasikan strategi yang telah di susun dilakukan dengan melalui :

Program : Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan

Kegiatan                   :

  • Operasional Pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan
  • Intensifikasi penagihan Pajak
  • Pendataan dan Penetapan wajib Pajak PBB dan BPHTB
  • Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan
  • Pengelolaan data dan informasi Pajak Daerah dan Retribusi dan Pendapatan Daerah
  • Monitoring Objek Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain Yang Sah
  • Penyusunan Laporan Pendapatan Pemerintah Daerah
Program : Program Pengendalian dan Penngembangan Pajak Daerah    
Kegiatan :    
  – Penyebarluasan informasi tentang pajak Daerah    
  – Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan Pajak Daerah    
  – Peningkatan pelayanan Kepada wajib Pajak    
   
     
RENSTRA BPPRD 2016-2021 35

– Rekonsiliasi dan verifikasi PAD

– Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Program                    :Program Administrasi Perkantoran

Kegiatan                   :

  • Penyediaan jasa surat menyurat
  • Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  • Penyediaan jasa kebersihan kantor
  • Penyediaan alat tulis kantor
  • Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan
  • Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  • Penyediaan makanan dan minuman
  • Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
  • Penyediaan Jasa Non PNS
  • Pengolahan Dokumen Arsip

Program                    : Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan                   :

– Pengadaan kendaraan dinas/operasional

– Pengadaan perlengkapan gedung kantor

– Pengadaan peralatan gedung kantor

– Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

– Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

– Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

– Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

– Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

– Penyediaan sewa gedung kantor

RENSTRA BPPRD 2016-2021 36

Program                     : Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Kegiatan                  :

– Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

– Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

Program                     : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan                  :

– Pendidikan dan pelatihan Non Formal

Program                     : Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan                  :

– Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

RENSTRA BPPRD 2016-2021 37

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan Program Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 sedangkan untuk kebutuhan pendanaan didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi kondisi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dan Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Badan Pengelolaan Pajak dan RetribusiDaerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 pada Tabel 6.1.

RENSTRA BPPRD 2016-2021 38

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. SKPD akan mempertanggung-jawabkannya kepada pemerintah setiap Tahun melalui dokumen LAKIP Tahunan dan LAKIP 5 (lima) Tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

  • Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, terdapat indikator yang harus diacu dalam Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Tingkat Inflasi.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

RENSTRA BPPRD 2016-2021 39

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan RetribusiDaerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan RetribusiDaerah Kota Banjarbaru.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan RetribusiDaerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan maupun di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kota Banjarbaru 2016-2021.

RENSTRA BPPRD 2016-2021 40